Desa-Desa Pesisir Bangka Barat Sepakat Bentuk Kembali Forum Persatuan Nelayan Pesisir

Perwakilan desa-desa pesisir di Kabupaten Bangka Barat menggelar rapat pembentukan kembali Forum Persatuan Nelayan Pesisir (FPNP), Jumat (8/5/2026) di Gedung Pertemuan Baler Jaya Desa Air Nyatoh. Pertemuan tersebut menjadi ruang konsolidasi masyarakat pesisir dalam memperkuat koordinasi dan perjuangan bersama menjaga wilayah laut serta kepentingan nelayan.

Rapat diawali dengan pembukaan dan penyampaian maksud pembentukan forum sebagai wadah komunikasi masyarakat pesisir di Bangka Barat. Dalam sambutannya, Kepala Desa menyampaikan bahwa pembentukan forum dilakukan untuk menyatukan aspirasi masyarakat pesisir dalam menjaga keberlangsungan wilayah laut dan kehidupan nelayan.

Camat Simpang Teritip, Darmawi, S.IPem., menegaskan bahwa apabila forum dibentuk dalam skala Kabupaten Bangka Barat, maka keterlibatan seluruh desa pesisir dari enam kecamatan menjadi hal penting. Ia juga menilai forum perlu bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan.

“Kalau forum ini membawa nama Kabupaten Bangka Barat, maka seluruh desa pesisir harus dilibatkan agar perjuangan yang dibangun benar-benar mewakili masyarakat pesisir secara menyeluruh,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Air Nyatoh, Suwandi, CPLA., mengungkapkan bahwa forum serupa sebenarnya pernah terbentuk sekitar sepuluh tahun lalu. Menurutnya, forum tidak hanya berbicara soal nelayan dan laut, tetapi juga dapat berkembang menjadi wadah perjuangan lingkungan hidup pesisir secara lebih luas.

“Yang paling penting forum ini memiliki legalitas dan arah perjuangan yang jelas, sehingga keberadaannya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat pesisir dan generasi mendatang,” katanya.

Dalam forum tersebut, perwakilan nelayan Desa Air Nyatoh, Asbaru, menyampaikan keresahan masyarakat terhadap potensi kerusakan wilayah pesisir akibat aktivitas pertambangan. Ia menyinggung Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2020–2040 sebagai dasar penting perlindungan kawasan pesisir.

“Masyarakat pesisir berharap laut tetap terjaga dari aktivitas yang dapat merusak ekosistem dan sumber penghidupan nelayan,” ungkapnya.

Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan berbagai masukan dari kepala desa pesisir. Kepala Desa Pelangas, Hermin, menekankan bahwa forum harus segera dibentuk secara nyata dan tidak berhenti sebatas wacana. Kepala Desa Berang, Beni Bastari, menyoroti pentingnya legalitas organisasi agar forum memiliki kekuatan hukum dan arah kelembagaan yang jelas.

Sementara itu, Kepala Desa Air Limau, Mexsi Diansyah, mengusulkan agar forum lama dilanjutkan kembali dengan penguatan program kerja dan aksi nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial. Kepala Desa Pangek, Sarmin, juga meminta agar pembentukan forum dipastikan pada hari itu sebagai bentuk keseriusan bersama.

Dari hasil musyawarah, peserta rapat sepakat membentuk kembali Forum Persatuan Nelayan Pesisir sebagai wadah komunikasi, aspirasi, dan perjuangan masyarakat pesisir Bangka Barat. Forum ini nantinya akan difokuskan pada penguatan koordinasi antar desa pesisir, penyusunan legalitas organisasi, program kerja forum, serta perlindungan kawasan laut dan pesisir dari aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.

Pembentukan forum tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat suara masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan kehidupan nelayan di wilayah Bangka Barat.