Air Nyatoh, 11 Juni 2025 — Menindaklanjuti hasil audiensi antara Pemerintah Desa Air Nyatoh, masyarakat, dan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) di Laut Bembang yang diduga mencemari lingkungan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga terkait turun langsung ke lokasi, Rabu (11/6/2025).

Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Babel, Kasat Intel Polres Bangka Barat, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Satuan Polairud Polres Bangka Barat, melakukan peninjauan menggunakan tiga unit perahu ke titik operasi KIP di wilayah Teluk Nipah, perairan Laut Bembang.

Kepala Desa Air Nyatoh, Suratno, menegaskan bahwa tinjauan ini merupakan bentuk respons atas keluhan masyarakat yang merasa terdampak langsung oleh operasi kapal tambang laut tersebut. “Kami berharap ada langkah nyata dari pemerintah dan aparat dalam menjaga ekosistem laut kami. Jangan sampai kegiatan industri ini mematikan sumber mata pencaharian masyarakat,” ungkap Suratno.

Suwandi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Air Nyatoh, menambahkan bahwa keresahan warga telah berlangsung cukup lama. “Masyarakat kami sudah sering menyampaikan aspirasi dan penolakan terhadap KIP. Ini bukan soal kepentingan politik atau golongan, tetapi soal keberlangsungan hidup nelayan dan anak cucu kami,” ujarnya tegas.

Hal senada disampaikan oleh Asbaru, salah satu perwakilan nelayan Air Nyatoh yang turut hadir saat peninjauan. Ia menuturkan bahwa sejak adanya KIP di wilayah itu, hasil tangkapan nelayan menurun drastis. “Kami setiap hari ke laut, tapi pulang hanya bawa dua tiga ekor ikan. Ini sangat terasa. Airnya berubah, kami dirugikan,” kata Asbaru.

DLH Provinsi dan tim KLHK menyatakan bahwa mereka akan segera melakukan evaluasi dan analisis lebih lanjut terhadap dampak lingkungan dari aktivitas tambang tersebut. Pemerintah daerah bersama aparat hukum diminta segera menindaklanjuti hasil inspeksi dengan tindakan yang tepat sesuai regulasi dan perlindungan lingkungan.

Inspeksi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan ruang dialog dan solusi berkelanjutan yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga keberlangsungan ekologi serta kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan lokal Desa Air Nyatoh.