BANGKA BARAT—  Keluhan nelayan Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, terkait kondisi perairan yang semakin keruh dan menurunnya hasil tangkapan kembali disampaikan kepada pemerintah daerah. Dalam audiensi bersama Bupati Bangka Barat, Markus, Kamis (29/10/2026), nelayan meminta adanya kepastian dan langkah nyata terhadap aktivitas pertambangan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampak, Kecamatan Jebus, yang mereka duga berkaitan dengan perubahan kondisi perairan.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang OR I Setda Bangka Barat tersebut dihadiri perwakilan nelayan Desa Air Nyatoh bersama unsur pemerintah desa dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ketua Nelayan Desa Air Nyatoh, Asbaru, yang akrab disapa Baba, menyampaikan bahwa kondisi air keruh telah dirasakan nelayan selama lebih dari satu bulan. Situasi tersebut, menurutnya, berdampak terhadap hasil tangkapan yang tidak lagi seperti biasanya.

“Yang kami rasakan selama ini hampir sebulan atau lebih, kami selalu kedatangan air keruh yang membuat hasil tangkap kami berkurang dari biasanya,” ujar Baba dalam audiensi.

Ia menjelaskan, perubahan kondisi air tidak terjadi secara merata. Pada beberapa bagian perairan masih terlihat jernih, sementara bagian lainnya mengalami kekeruhan. Nelayan menduga kondisi tersebut berkaitan dengan aktivitas pertambangan di DAS Kampak yang berada tidak jauh dari wilayah aktivitas penangkapan ikan mereka.

Baba membandingkan kondisi tersebut dengan kekeruhan akibat faktor alam. Menurut pengalaman nelayan, air yang keruh setelah badai biasanya kembali jernih dalam beberapa hari. Namun, kondisi yang mereka alami belakangan ini dinilai berbeda.

Persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena sebagian besar masyarakat Air Nyatoh menggantungkan kehidupan dari sektor perikanan. Baba menyebut sekitar 80 persen atau lebih penduduk desa merupakan nelayan bagan.

Bagi nelayan, laut bukan sekadar wilayah tangkap, melainkan sumber utama penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika hasil tangkapan berkurang, sementara biaya operasional melaut tetap berjalan, dampaknya langsung dirasakan dalam kehidupan ekonomi masyarakat pesisir.

Plh Kades Minta Verifikasi Lapangan dan Kepastian Legalitas

Dalam audiensi tersebut, Plh. Kepala Desa Air Nyatoh yang juga Sekretaris Desa, Januariono, meminta pemerintah dan instansi terkait melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan. Ia menilai persoalan ini perlu diselesaikan berdasarkan fakta, terutama untuk memastikan status perizinan aktivitas pertambangan yang dikeluhkan nelayan.

“Kami meminta verifikasi lapangan secara faktual, apakah ada izin terkait aktivitas tambang tersebut, apakah legal ataupun ilegal. Nantinya kami ingin meminta hasil itu agar masyarakat, terutama nelayan kami, tidak terus-menerus merasa resah,” kata Januariono.

Ia menyampaikan bahwa persoalan aktivitas pertambangan yang dinilai bersinggungan dengan wilayah laut Air Nyatoh bukan kali pertama menjadi perhatian pemerintah desa dan masyarakat. Aspirasi serupa, menurutnya, telah disampaikan berulang kali dari tahun ke tahun.

Januariono menegaskan, pemerintah desa berkepentingan memperjuangkan kepastian bagi masyarakat, khususnya nelayan yang menggantungkan mata pencaharian dari kelestarian laut.

Menurutnya, penyelesaian persoalan tidak cukup hanya melalui penyampaian imbauan atau pertemuan. Diperlukan pemeriksaan faktual untuk mengetahui legalitas kegiatan, kondisi lingkungan, serta kemungkinan dampaknya terhadap wilayah perairan yang menjadi tempat nelayan mencari nafkah.

Bupati Janji Bentuk Tim Gabungan

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Bangka Barat, Markus, menyatakan bahwa persoalan aktivitas pertambangan di DAS Kampak perlu ditindaklanjuti melalui langkah yang lebih konkret. Ia menilai imbauan saja tidak cukup apabila tidak disertai tindakan hukum terhadap kegiatan yang terbukti melanggar ketentuan.

“Kalau tidak ada tindakan hukum, mau diimbau sampai 100.000 kali juga tetaplah ada aktivitas,” ungkap Markus.

Markus juga mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki keterbatasan kewenangan dalam urusan pertambangan. Karena itu, ia menyampaikan rencana untuk berkoordinasi dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar penanganan persoalan tersebut dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.

Sebagai tindak lanjut, Markus menyatakan akan membentuk tim gabungan yang direncanakan melibatkan Satpol PP, kepolisian dan TNI untuk turun langsung ke lapangan.

“Nanti kita akan membentuk tim gabungan. Kita turun, saya akan turunkan Satpol PP, polisi, Pak Dandim beserta anggota. Jangan sampai ada kata-kata bupati tidak bertindak,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis. Penyelesaian melalui koordinasi pemerintah dan aparat dinilai penting agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik sosial.

Nelayan Menunggu Tindak Lanjut

Audiensi tersebut menjadi ruang bagi nelayan untuk menyampaikan langsung kondisi yang mereka alami sekaligus meminta kepastian atas persoalan yang telah menimbulkan keresahan.

Bagi masyarakat Air Nyatoh, tindak lanjut pemerintah menjadi hal yang dinantikan. Mereka berharap pemeriksaan lapangan dapat menjawab dugaan yang selama ini berkembang, baik mengenai legalitas aktivitas pertambangan maupun kondisi perairan yang dikeluhkan.

Pemeriksaan kualitas air dan penelusuran sumber kekeruhan juga penting dilakukan agar hubungan antara aktivitas pertambangan dan perubahan kondisi perairan dapat diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan hanya dugaan.

Pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka kepada masyarakat. Apabila ditemukan pelanggaran, penindakan perlu dilakukan sesuai ketentuan hukum dan kewenangan yang berlaku.

Bagi nelayan Air Nyatoh, menjaga kelestarian laut berarti menjaga keberlanjutan mata pencaharian masyarakat. Mereka berharap laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan tetap terpelihara sehingga aktivitas perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Persoalan ini pada akhirnya bukan hanya menyangkut aktivitas pertambangan, tetapi juga kepastian perlindungan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut.